Biro Hukum mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, pembinaan dan pengawasan produk hukum, ketatausahaan dan dokumentasi. Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang hukum sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang peraturan perundang-undangan; c. Perumusan, perencanaan, Pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang bantuan hukum dan informasi hukum; d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembinaan dan pengawasan produk hukum; e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Tata Usaha Biro; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.